Bupati Didorong ‘Rombak’ Pejabat
Nasrun : “Banyak Kebijakan Rugikan SM”
MEDIA BANGGAI-Luwuk. Bupati Banggai Sofhian Mile diminta mela-kukan evaluasi dan perom-bakan terhadap sejumlah pimpinan SKPD yang selama ini dinilai tidak cukup efektif melaksana-kan tugasnya.
Hal itu disampaikan Bupati
Wakil Ketua LSM Gempur Nasrun Bandiong kepada wartawan Selasa (17/4) kemarin di Luwuk.
Menurut aktifis yang juga memimpin Asosiasi Peternak Kabupaten Banggai ini, disaat melakukan pelantikan beberapa waktu lalu, bupati sudah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat yang ia lantik. Karena itulah kata dia, sekarang adalah momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi hingga perombakan pejabat, dengan melihat kinerja mereka selama ini. “Berbagai persoalan yang menyeruak, seperti soal perizinan, soal mutasi pejabat yang dianggap bermasalah, kasus pertambangan, kasus PTUN hingga soal Raperda yang dinilai menyalahi kajian akademik, dan akhirnya berujung pada aksi massa, adalah gambaran betapa banyak pejabat yang perlu dikoreksi caranya memimpin instansi dan melaksanakan program bupati. Belum lagi masalah pejabat yang sudah disorot oleh dewan karena kelemahan kinerjanya, juga harus diperhatikan oleh pemimpin saat ini, sebab banyak yang terlihat membuat kebijakan merugikan Sofhian Mile,” tuturnya.
Masalah lain kata dia, terlihat pada pengelolaan rumah sakit yang mestinya menyesuaikan dengan visi dan misi bupati, atau soal program pendidikan gratis yang juga susah diaplikasikan oleh instansi teknis pendidikan. “Ini tanda bahwa program dan keinginan bupati yang cukup bagus, banyak diabaikan oleh bawahannya. Soal kasus kecamatan Saluan, saya yakin bupati pasti menyetujui pembentukannya,tapi kenapa satuan kerja Pemda justru tidak mencantumkan Saluan dalam Raperda pembentukan kecamatan, dan akhirnya memicu aksi massa,” ujarnya lagi.
Jangan sampai kata Nasrun, kebijakan bawahannya itu justru kian merugikan Sofhian Mile sebagai Bupati Banggai yang memiliki visi untuk melakukan perubahan untuk Kabupaten Banggai yang lebih baik.*pr
Hal itu disampaikan Bupati
Wakil Ketua LSM Gempur Nasrun Bandiong kepada wartawan Selasa (17/4) kemarin di Luwuk.
Menurut aktifis yang juga memimpin Asosiasi Peternak Kabupaten Banggai ini, disaat melakukan pelantikan beberapa waktu lalu, bupati sudah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat yang ia lantik. Karena itulah kata dia, sekarang adalah momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi hingga perombakan pejabat, dengan melihat kinerja mereka selama ini. “Berbagai persoalan yang menyeruak, seperti soal perizinan, soal mutasi pejabat yang dianggap bermasalah, kasus pertambangan, kasus PTUN hingga soal Raperda yang dinilai menyalahi kajian akademik, dan akhirnya berujung pada aksi massa, adalah gambaran betapa banyak pejabat yang perlu dikoreksi caranya memimpin instansi dan melaksanakan program bupati. Belum lagi masalah pejabat yang sudah disorot oleh dewan karena kelemahan kinerjanya, juga harus diperhatikan oleh pemimpin saat ini, sebab banyak yang terlihat membuat kebijakan merugikan Sofhian Mile,” tuturnya.
Masalah lain kata dia, terlihat pada pengelolaan rumah sakit yang mestinya menyesuaikan dengan visi dan misi bupati, atau soal program pendidikan gratis yang juga susah diaplikasikan oleh instansi teknis pendidikan. “Ini tanda bahwa program dan keinginan bupati yang cukup bagus, banyak diabaikan oleh bawahannya. Soal kasus kecamatan Saluan, saya yakin bupati pasti menyetujui pembentukannya,tapi kenapa satuan kerja Pemda justru tidak mencantumkan Saluan dalam Raperda pembentukan kecamatan, dan akhirnya memicu aksi massa,” ujarnya lagi.
Jangan sampai kata Nasrun, kebijakan bawahannya itu justru kian merugikan Sofhian Mile sebagai Bupati Banggai yang memiliki visi untuk melakukan perubahan untuk Kabupaten Banggai yang lebih baik.*pr